Posted by: Yosni Herin | March 8, 2010

Prof Dr Maswadi Rauf: Perlu Koalisi Longgar Antar-Partai

Perspektif : 26/I/1999

Terbit : 22-28 April 1999

Rubrik : Gagas

joseph lagadoni herin

Prof Dr Maswadi Rauf: Perlu Koalisi Longgar Antar-Partai

KETIKA dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Politik Universitas
Indonesia beberapa waktu lalu, Prof Dr Maswadi Rauf mengatakan,
komposisi jumlah anggota MPR kita memang tidak demokratis.
Pasalnya, jumlah anggota yang diangkat lebih banyak dari jumlah
anggota yang dipilih. Kini, meski jumlah anggota MPR yang
diangkat tinggal 238 orang–sesuai UU Pemilu yang baru–ia masih
melihat bahwa komposisi itu masih belum demokratis. Mengapa?
Lalu, bagaimana cara terbaik membentuk pemerintahan yang kuat
pasca pemilu 1999 nanti yang bakal melahirkan banyak fraksi di
lembaga legislatif? Kepada Joseph Lagadoni Herin dan Suwarjono
dari Perspektif di kediamannya beberapa waktu lalu, ia
mengungkapkan semuanya. Berikut petikannya:
Ada kekhawatiran, kita bakal kesulitan membentuk pemerintahan
baru pasca Pemilu 1999 nanti mengingat banyaknya partai peserta
pemilu. Bagaimana cara terbaik menyusun pemerintahan?

Perlu ada kesepakatan, sehingga partai yang berkuasa adalah
partai mayoritas. Partai yang akan memenangkan konstituen-lah
yang akan memerintah. Kalau mayoritas ini tidak tercapai, bisa
saja mayoritas dalam bentuk koalisi. Sebab ini yang paling
mungkin terjadi. Jadi sistem koalisi terjadi tidak hanya dalam
sistem parlementer, tetapi bisa juga dalam kabinet presidensil.
Katakanlah nanti ada 21 fraksi di DPR. Kan nggak mungkin semua
fraksi mengajukan masing-masing satu calon presiden. Tidak
mungkin. Kalau ini yang terjadi, tidak ada presiden yang akan
terpilih, bahkan deadlock. Itu berarti tidak ada presiden, tidak
ada ada pemerintahan. Kan tidak mungkin negara tanpa
pemerintahan. Oleh karena itu partai-partai harus koalisi, lalu
membicarakan siapa calon presiden yang mereka sepakati yang
nantinya akan membentuk kabinet. Jumlah kursi di MPR akan
menentukan siapa presiden, untuk selanjutnya akan menentukan
siapa yang akan masuk kabinet. Lalu bagaimana dengan di parlemen nanti? Ini pun mesti ada
pengaturannya. Kita ambil contoh di Thailand. Di sana ada 20
fraksi di parlemen. Ketika ada pembicaraan mengenai UU
pemerintahan daerah, 20 fraksi itu pendapatnya berbeda-beda. Tak
ada mufakat, musyawarah pun sudah tidak jalan. Lalu dipilih
voting. Ternyata, setelah voting juga rata-rata saja.
Maka di sini, harus ada koalisi antara fraksi-fraksi tersebut.
Perlu mencari persamaan-persamaan atau pengelompokan fraksi-
fraksi. Jadi karena kita mempunyai dua lembaga perwakilan rakyat
yang bergeraknya lain, maka pengelompokan ini mesti ada. Kalau
tidak, DPR tidak bisa membuat keputusan sebab terlalu banyak
fraksi. Masing-masing fraksi seringkali tidak mencapai jumlah
suara mayoritas.
Dengan koalisi, apakah tidak akan melahirkan pemerintahan yang
lemah?
Kita kan menggunakan sistem kabinet presidensil, bukan
parlementer. Kalau sistem parlementer, memang lemah. Karena dalam
sistem parlementer, jika koalisi lemah itu dampaknya pada
kejatuhan kabinet. Jadi umpamanya tiga partai melakukan koalisi,
dari tiga partai yang terbesar, dan koalisinya goyah lalu ambruk,
maka dengan sendirinya kabinetnya ambruk. Karena kabinet tidak
didukung oleh suara mayoritas di DPR, dia kalah dan melahirkan
mosi tidak percaya dari parlemen kepada kabinet. Itu artinya
kabinet harus bubar. Itu di dalam sistem parlementer.
Nah, kalau di Indonesia hal itu tidak ada karena kita menganut
sistem presidensil. Presiden hanya bisa dijatuhkan bila melanggar
konstitusi, melanggar Tap-Tap MPR. Dan sistem ini sebenarnya
lebih rumit karena harus DPR yang mengundang sidang istimewa.

Jadi kekhawatiran itu berlebihan?
Ya. Begini, katakanlah nanti akan ada koalisi dari partai A,B,C,D
dan E. Jadi misalnya ada lima partai yang akan berkoalisi untuk
mencalonkan satu orang presiden. Lalu pemerintah terbentuk
dengan presiden dan wapres baru dari dua tokoh partai yang
berkoalisi. Menteri-menterinya mungkin dari semua tokoh partai.
Kalau salah satu partai itu keluar dari koalisi, itu tidak akan
mengubah kabinet. Mungkin atau bisa saja tokoh partai di kabinet
ikut mengundurkan diri, tapi bisa juga tidak. Toh kalau tokoh
partai mengundurkan diri, dengan mudah bisa digantikan. Jadi
goyangnya koalisi tidak berarti jatuhnya pemerintah. Sebab
kabinet sangat bergantung kepada presiden. Karena itu sistem
presidensil lebih stabil. Pemerintah tidak mudah jatuh meski
koalisinya ambruk. Setelah koalisi terbentuk dan kabinet
tersusun, maka presiden akan menentukan jalannya pemerintahan.
Dalam koalisi, semua partai atau fraksi membawa kepentingannya
masing-masing.

Bagaimana mengelola kepentingan itu agar koalisi  menjadi kuat?

Mungkin istilah koalisi ini terlalu tajam. Mungkin tidak koalisi,
tetapi hanya kerja sama antarpartai, kerja sama atau kesepakatan
antara beberapa fraksi tentang beberapa hal atau salah satu isu.
Jadi fraksi tetap berdiri sendiri, mereka menjalin hubungan dalam
moment tertentu. Tidak perlu koalisi tetapi hanya kesepakatan.
Begitu juga di susunan kabinet. Kabinet menjadi kuat karena
presiden. Dan presiden tidak bisa dijatuhkan, walau koalisinya
jatuh.
Tapi kan masih ada kemungkinkan presiden dijatuhkan melalui
proses impeachment?
Itu prosesnya rumit. Untuk memanggil presiden harus mendapat
persetujuan di DPR. DPR harus kompak, karena ada mekanisme
mengenai jumlah fraksi dan jumlah anggota DPR. Minimal atas usul
atau persetujuan dari berapa orang anggota DPR. MPR juga mesti
kompak. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi rumit itu.

Anda pernah mengatakan komposisi anggota MPR kita terlalu banyak
dan tidak demokratis. Bisa dijelaskan?
Waktu Orde Baru kan MPR terdiri atas DPR ditambah utusan daerah
dan golongan. Itu ketentuan dari UUD 45, kan. Nah, ini ditafsirkn
oleh rezim Orde Baru bahwa komposisi anggota MPR adalah 50%
anggota DPR yang dipilih ditambah dengan 50% anggota DPR yang
diangkat. Jelas itu usaha dari Orde Baru mempertahankan status
quo. Suatu lembaga yang memilih presiden kok 50% (500 orang)
anggotanya diangkat oleh presiden, ditambah lagi dengan 100 yang
diangkat oleh presiden dari fraksi ABRI. Jadi ada 600 orang yang
ditentukan oleh presiden. Mutlak. Dan itu harus masuk Fraksi
Karya Pembangunan. Kan konyol itu.

Lalu bagaimana dengan jumlah anggota MPR yang 700 orang yang
ditetapkan dalam UU Pemilu yang baru, apa sudah ideal?
Belum. Komposisinya masih tetap kurang demokratis. Dari 700 orang
anggota MPR, 200 masih diangkat. Itu masih terlalu banyak.
Padahal MPR merupakan lembaga negara tertinggi. Utusan golongan
dan utusan daerah yang dipilih oleh DPRD I masih tetap bisa
dimainkan. Jadi besok ada kemungkinan orang yang dipilih tersebut
yang mendukung pemerintah. Lalu ditambah 38 anggota DPR dari
ABRI. Jadi sudah 238 anggota MPR yang diangkat. Nah, ini kan
belum sehat. Ini tetap membuka peluang bagi pemerintah untuk
memainkan kepentingan politiknya.
Semua kenyataan politik yang ada ini, kata sebagian pengamat,
karena UUD ’45 memberikan peluang untuk itu.
Saya tidak sependapat. UUD memang harus singkat dan simple.
Justru hal ini terjadi karena UUD ’45 tidak dilaksanakan. Di
zaman Soekarno tidak dilaksanakan, zaman Soeharto juga tidak.
Contohnya pasal (7) yang menyebutkan bahwa jabatan presiden
adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Itu
kemudian diartikan bahwa setelah lima tahun bisa dipilih terus.
Nggak ada itu aturannya. Nggak ada itu setelah lima tahun dipilih
kembali, kembali dan kembali. Yang saya tafsirkan dari bunyi
pasal itu adalah seorang presiden setelah lima tahun masa
jabatan, dapat dipilih kembali untuk lima tahun masa jabatan
kedua. Setelah itu berhenti. Tapi karena UUD tidak mengatur
semuanya dengan jelas, maka perlu dijelaskan lagi UU.
Demikian juga anggota MPR terdiri dari anggota DPR, utusan
golongan dan utusan daerah. Ini kemudian diartikan bahwa tambahan
anggota MPR dari utusan golongan dan utusan daerah sama dengan
anggota DPR. Itu nggak ada aturannya.

Berarti Anda tidak setuju atas usulan untuk mengamandemen UUD ’45?
Sekarang ini situasinya sedang berat. Bangsa ini sedang
menghadapi banyak masalah. Beringas massa di mana-mana. Saya
kira, satu per satu masalah itu harus diselesaikan dulu. Kita
tidak usah menambah persoalan baru. Mengamandemen UUD ’45 itu kan
tidak mudah. Banyak kepentingan politik akan masuk di situ.
Berbahaya kalau dilakukan sekarang. Nanti, kalau situasinya sudah
tenang, makan sudah enak, mata sudah tidak lagi merah, barulah
kita bisa membahas usulan itu dengan kepala dingin.

Kalau begitu kesalahan-kesalahan penafsiran terhadap UUD ’45
masih akan terus terjadi?
Nah, ini pemerintah kita yang tidak benar menafsirkan UUD ’45,
karena mereka menafsirkan UUD ’45 sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kenapa mereka leluasa menafsirkan, karena mereka bukan negarawan.
Ada seorang dosen, Harun Al Rasyid, yang mengatakan, sebab dari
segala malapetaka di Indonesia adalah UUD ’45. Kalau saya tidak.
Bukan karena UUD ’45 tidak benar, tapi tidak dilaksanakan di
zaman Soeharto lantaran Soeharto mendominasi semua kebohongan.
Padahal MPR yang seharusnya mendominasi. Jadi kalau ada yang
mengatakan penyebab kediktatoran zaman Orde Baru adalah UUD ’45
itu, itu tidak benar. Itu karena UUD ’45 tidak dilaksanakan.
Bahkan UUD ’45 digunakan Soeharto untuk melemahkan MPR, karena
60% anggota MPR itu diangkat.
Bagaimana kalau anggota MPR utusan golongan dan daerah ditiadakan
saja dan harus dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu agar MPR
bisa benar-benar menjadi kuat?
Nggak bisa. Anggota MPR dari utusan golongan dan daerah harus
tetap ada. Ide UUD ’45 sudah bagus. DPR adalah kumpulan wakil
rakyat hasil pemilu. MPR yang akan menentukan GBHN dan memilih
presiden. Gabungan dari wakil rakyat hasil pemilu ditambah dengan
utusan golongan dan daerah yang tidak dipilih, tetapi merupakan
kekuatan real di dalam masyarakat. Kepentingan daerah itu
dicerminkan oleh utusan daerah. Kepentingan golongan ditentukan
oleh wakil golongan. Mereka adalah wakil yang tidak bergabung
dengan partai politik. Nah, wakil golongan ini yang seharusnya
dikumpulkan di MPR untuk memilih presiden sehingga dia diterima
oleh seluruh masyarakat.

Kalau begitu, menurut Anda, apa saja yang harus dilakukan agar
MPR tidak lagi digunakan untuk kepentingan kekuasaan?
Langkah pertama, memperkecil jumlah angota MPR yang diangkat.
Saya mengusulkan hanya dua orang utusan daerah per provinsi,
berarti hanya 54 orang. Wakil golongan cukup 30 orang. Jadi 54
tambah 30 saja untuk utusan daerah dan golongan. Nah, yang
lainnya dipilih lewat pemilu.

Dengan 200 orang wakil yang diangkat saat ini, bagaimana peluang
pemerintah untuk menang dalam SU mendatang?
Oh, masih cukup besar. Pemerintah (status quo) masih punya
peluang yang besar untuk menang kembali. Sebab bisa saja nanti
banyak partai yang hanya mendapat dua kursi, tiga kursi, atau
kursi.

Mungkinkah status quo bisa dikalahkan, misalnya melalui koalisi
partai-partai pro reformasi untuk mengalahkan Golkar yang dalam
hal ini sering dikatakan lambang status quo?
Begini ya. Golkar ini, menurut saya, masih akan mendapat kursi
yang cukup banyak. Sebab kebanyakan rakyat masih berpendapat
bahwa mereka akan tetap aman kalau Golkar yang menang. Para
pegawai negeri, pejabat birokrasi, dari camat, sampai gubernur
mungkin merasa aman kalau Golkar yang menang. Belum di pedesaan,
banyak masyarakat bingung. Biasanya kalau sudah bingung dengan
banyak partai, mereka akan mendatangi pak lurah dan menanyakan
partai mana yang harus dicoblos. Apalagi sudah enam kali pemilu
Golkar selalu menang. Saya kira tidak mudah orang secepat kilat
terus pindah begitu saja. Pemilih tradisional Golkar sebagian
masih tetap.
Tapi banyak orang menyebut-nyebut massa PDI Perjuangan sangat
besar sehingga kemungkinan mereka yang menang?
Kita lihat saja, ABRI kan sudah dapat jatah 38 kursi. Ini
kenyataan. Nanti, kemungkinan besar ABRI akan berkoalisi dengan
Golkar. Kalau mereka berkoalisi, mereka bisa menjadi mayoritas.
Belum lagi utusan daerah dan utusan golongan atau partai-partai
kecil lainnya yang mau berkoalisi dengan Golkar.

Soal koalisi partai-partai besar untuk mengalahkan Golkar
bagaimana?
Sebenarnya banyak orang mengharapkan koalisi itu diadakan. Tapi
kan tidak semudah itu. Sekarang ini sesama NU saja ada berapa
partai, Bulan Bintang ada berapa, lalu garis PNI saja banyak.
Jadi ternyata tidak mudah untuk bersatu. Tidak mudah. Maka kita
tidak membicarakan koalisi karena menyangkut gengsi pimpinan
partai-partai itu. Sebenarnya yang lebih mungkin, seperti yang
saya katakan tadi, adalah kerja sama atau sering disebut dengan
koalisi longgar di DPR ataupun MPR antarsejumlah fraksi yang
mempunyai visi yang sama tetang beberapa masalah. Mereka berjuang
bersama untuk mencari titik temu. Jadi harus mencari teman dengan
visi yang berdekatan sehingga mereka bisa berjalan serentak. Jadi
kita tidak berbicara mengenai tokoh politiknya.
Memang saya melihat, di luar Golkar, ada dua kelompok yang kuat
yakni Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan) dan Amien Rais
(PAN). Dua tokoh ini yang bisa menyedot kekuatan rakyat. Bisa
saja nanti Amien dan Mega berkoalisi di DPR untuk melawan Golkar.

Kalau dengan sistem musuh bersama?
Ya, jangan musuh bersama begitulah, tapi menemukan visi-visi yang
sama di antara partai-partai politik lalu mereka mempertajam visi
itu. Kemudian mereka mengusulkan di MPR dan DPR untuk
diperjuangkan. Dan itu harus terjadi, sebab fusi antarpartai
sudah tidak mungkin. Fusi kan lima partai menjadi satu, akarnya
juga menjadi satu. Kalau koalisi masih tetap lima partai, akarnya
tetap, hanya pimpinannya sudah menyatu. Kalau koalisi longgar,
partai tetap ada, pimpinan tetap ada, tetapi mereka
memperjuangkan hal-hal tertentu di DPR dan mencari titik temu
dari visi masing-masing.
Tadi Anda menyebutkan bahwa Golkar masih kuat. Dan kemungkinan
mendapat dukungan dari partai-partai kecil. Apakah partai-partai
kecil yang kini disebut-sebut sebagai partai Cendana–karena
mendapat bantuan dana dari Cendana–akan berafiliasi ke Golkar?
Memang benar kalau ada partai yang didukung Cendana. Mereka
ditawari uang. Saya juga mendapat informasi dari kawan-kawan yang
ditawari uang tersebut. Yang ditawari ini memang partai-partai
kecil yang tidak jelas basisnya dan tidak punya dana yang kuat.
Kalau soal kemungkinan mereka berafiliasi ke Golkar di belakang
hari, memang ada kemungkinan. Tetapi saya pikir mereka akan
menemui banyak kendala. Sebab Golkar sendiri saat ini disebut
kelompok status quo yang sudah mereformasi. Namanya Golkar Baru.
Tetapi sejauh mana barunya, juga belum kita buktikan. Rohnya
baru, tetapi raganya kan Anda juga semua tahu. Tetapi memang
Golkar kelihatannya tidak berhubungan dengan Soeharto. Ada
kekecewaan Soeharto terhadap Golkar sehingga dananya tidak lagi
disalurkan melalui DPP tapi langsung ke DPD-DPD. Ini kan aneh.
Tapi bukankah di Golkar masih ada kelompok Cendana?
Ya itulah. Di Golkar memang masih ada orang-orang yang bersimpati
terhadap Pak Harto. Di ABRI juga banyak.

Curriculum Vitae:
Nama : Prof Dr Maswadi Rauf MA
Tempat/Tgl Lahir : Teluk Kuantan, Riau 15 Februari 1946
Pendidikan : S1, FISIP UI Jurusan Ilmu Politik, 1972
MA, Georgetown University Washington DC, 1975  S3, FISIP UI, 1981
Karier : Ketua Jurusan Program Ilmu Politik UI (1992- 1997)
Ketua Studi Bidang Ilmu Sosial, Pasca Sarjana  UI (1992-1997)
Pembantu Dekan I FISIP UI, 1996
Ketua Lembaga Penelitian Ilmu Politik UI,  sekarang
Buku : Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia, 1983
Editor Buku: Indonesia dan Komunikasi Politik,  1993

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: